KAJIAN PERBENDAHARAAN

Revisi Anggaran dilarang apabila :   Semula ada nilai nominal menjadi 0 (nihil)

Komponen 001 yaitu: Alokasi yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Operasional antara lain : pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji,uang makan dan pembayaran yang terkait dengan pembayaran pegawai . Komponen 002 yaitu:  Anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional yaitu kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor dan pembayaran yang terkait dengan operasional kantor.

Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Anggaran (KPA). Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker; Pergeseran antar komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; Pergeseran antar komponen dalam satu Keluaran (Output) sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada; Pergeseran antar komponen dan antar keluaran (Output) dalam satu Kegiatan.

Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Perbendaharaan yaitu : Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga; Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU;   Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;   Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan;   Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi; Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah;   Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP;   Perubahan rincian belanja sbg akibat dari

Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Anggaran yaitu : Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; Lanjutan pelaks. Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;   Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN;   Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kem. Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L/Pemda/BUMN/BUMD;   Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN;   Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PTN bukan Satker Badan Layanan Umum (BLU);   Perubahan parameter dalam penghitungan subsidi; Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L;   Pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran/satu Kegiatan/satu Satker;   Penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama;   Perubahan kurs sepanjang perubahan tsb terjadi setelah kontrak ditand

Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan yaitu :  Penggunaan hasil Optimalisasi pada tahun anggaran yang sama untuk kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; Realokasi rincian anggaran belanja tanggap darurat bencana dari satuan kerja pusat kepada satuan kerja di daerah atau sebaliknya dan/atau antarsatker dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana.

Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu : Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri Baru setelah APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan; Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;r Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi; Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil (outcome) Program; Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu; Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya; Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN). Blogged with the Flock Browse r

Batasan Revisi Anggaran yaitu : Tidak mengurangi Alokasi Anggaran untuk :  Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada Satker lain; Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan pada Satker lain; Kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/ narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada Satker lain; Pembayaran berbagai tunggakan; Kegiatan yang bersifat multiyears; dan/atau Paket pekerjaan yang sudah dikontrakkan/ direalisasikan dananya sehngga menjadi minus. Tidak mengubah sasaran kinerja : Mengurangi volume keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang; atau Mengurangi spesifikasi Keluaran (output).

Revisi Anggaran kesalahan Administrasi yaitu : Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan; Ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); Perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satuan Kerja sepanjang kode tetap; Ralat kode nomor register PHLN/PHDN; Ralat kode kewenangan; Ralat kode lokasi kegiatan; Perubahan Pejabat Perbendaharaan; Ralat cara penarikan PHLN/PHDN; Ralat sumber dana; Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran pada RKA-K/L dan DIPA sesuai dengan dokumen RKP atau hasil kesepakatan DPR; Ralat kode dan nomenklatur Satuan Kerja; Ralat rumusan Keluaran (Output); dan/atau Ralat rumusan selain rumusan Keluaran (Output).

Revisi Anggaran Pagu Tetap yaitu : Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L; Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; Pergeseran antar kegiatan dalam satu Program sepanjang pergeseran tersebut merupakan Hasil Optimalisasi; Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan; Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker; Pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker; Penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama; Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi; Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingka

Revisi Anggaran menjadi bertambah atau berkurang yaitu : Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; Lanjutan pelaks. Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L/Pemda/BUMN/BUMD; Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh K/L; Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri Baru setelah APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan; Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN; Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukan Badan Layanan Umum (BLU); Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PTN BLU d